Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyoroti perkara unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Abdul Rochman mengatakan, peristiwa yang melibatkan dua terdakwa kepolisian dari Polda Metro Jaya itu merupakan tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian atas pembangkangan hukum.
Oleh karenanya, Abdul menyebut kalau langkah kepolisian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena bagian menegakkan hukum.
Baca juga: Dua Terdakwa Polisi Positif Covid-19, Sidang Tuntutan Perkara Unlawful Killing Ditunda
"Tindakan aparat penegak hukum yang telah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standard operating procedure (SOP), maka tindakan sebagaimana demikian tidak sepatutnya dikriminalisasi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/2/2022).
Diketahui dalam perkara ini, dua anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan IPDA M. Yusmin Ohorella terjerat sebagai terdakwa.
Keduanya didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Menurut Abdul, insiden di KM 50 itu tidak akan sampai menimbulkan korban jiwa jika anggota eks FPI patuh pada aturan hukum. Terlebih saat berada di dalam mobil Xenia saat menuju Polda Metro Jaya.
Namun faktanya, eks anggota FPI itu dinilai bersikap tidak kooperatif terhadap aparat penegak hukum yang tengah menjalankan tugasnya.
Lebih lanjut, pihaknya memandang insiden KM 50 yang menewaskan 6 anggota eks Laskar FPI itu sebagai suatu peristiwa yang memilukan yang semestinya dapat dihindarkan.
Baca juga: Dalam Sidang Unlawful Killing, Terdakwa Ipda M Yusmin Ohorella Disebut Cerdas oleh Jaksa
