Menurut Ketua Fortusis Dwi Subawanto, sampai saat ini belum ada sinkronisasi pendapat tentang penetapan suatu daerah itu masuk dalam zona tertentu.
Bahkan, tak ada sinkronisasi data terjadi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait seratus COVID-19 di daerah.
"Berdasarkan data yang telah dipublis di beberapa kota yang tadinya masuk zona hijau sekarang malah jadi zona merah, ini kami sebagai warga Jawa Barat sangat khawatir," kata Dwi, Minggu (27/12/2020).
Sementara, terkait rencana pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19, juga masih perlu dipertanyakan prosesnya.
(Baca juga: Tim SAR Evakuasi Belasan Anak dan Bayi Usia Seminggu Korban Banjir di Cirebon)
Karena, walaupun vaksin sudah ada tapi perlu waktu berapa lama untuk menyuntikkan kepada masyarakat yang menjadi prioritas. Pastinya, kata dia, butuh waktu cukup lama.
(Baca juga: Banjir di Lemah Abang Cirebon, BMKG Sebut Akibat Curah Hujan Sangat Lebat)
"Kami tetap khawatir bila sekolah tatap muka dilakukan, SMA atau SMK akan menjadi pusat klaster baru. kami Fortusis memohon agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah segera mungkin melakukan koordinasi dengan melibatkan para ahli untuk segera mengkaji situasi Pandemi COVID-19," tandasnya.
