Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mencabut izin operasional 23 perguruan tinggi swasta di Indonesia.
Pasalnya kampus-kampus itu melakukan pelanggaran berat.
Mulai dari jual beli ijazah kepada mereka yang tidak berhak atau tanpa proses belajar mengajar, manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif, dan penyalahgunaan dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pemerhati pendidikan, Supriadi Rustad, menyebut beberapa kampus yang ditutup oleh Kemendikbud-Ristek sudah "bermasalah" sejak lama namun tak kunjung dicabut izinnya karena ada upaya dari pihak lain untuk "melindungi".
Dia memberi contoh kampus "abal-abal" biasanya mahasiswanya kurang dari 1.000, tidak memiliki fasilitas laboratorium, dan program studinya adalah manajemen.
Akan tetapi pengelola dua kampus yang ditutup di Bekasi, Jawa Barat, berkeras lembaganya tidak melakukan penyelewengan seperti disebut Kemendikbud-Ristek. Karenanya, mereka bakal menggugat keputusan tersebut ke pengadilan.
Sementara itu seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bekasi meminta pihak pengelola tidak mempersulit mereka untuk pindah ke universitas lain.
Di Bekasi, Jawa Barat, ada dua kampus yang kena sanksi penutupan yakni Universitas Mitra Karya dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana.
Keduanya dikelola oleh Yayasan Tri Praja Karya Utama.
Pembina yayasan, Suroyo, menampik segala tuduhan pelanggaran berupa penyalahgunaan uang beasiswa KIP-K dan juga pembelajaran fiktif.
Dia menjelaskan Inspektorat Jenderal Kemendikbud-Ristek memang pernah menemukan dugaan penyimpangan penyaluran dana beasiswa KIP-K tahun 2021 .
Saat itu diketahui ada tiga mahasiswa menerima dua kali dana KIP-K. Masing-masing di STIE Tribuana dan satu kampus lain yang tak disebutkan Suroyo.
Sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal, sambungnya, pihak kampus STIE Tribuana mengembalikan uang beasiswa tersebut ke negara.
