Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua Guspardi Gaus mengungkap untuk menyelesaikan masalah di Papua, berbagai kementerian terkait harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Otsus Papua.
Karena, kata Guspardi, persoalan Papua tidak hanya ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.
“Saya berpendapat bahwa persoalan Papua tanggung jawabnya tidak hanya pada tiga kementerian ini saja.
Namun juga pada beberapa kementrian karena masalah papua menyangkut berbagai sektor kehidupan yang harus juga kita bahas dalam RUU ini.
Meskipun leading sektornya atau koordinatornya ada pada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Guspardi, dalam Rapat Kerja Pansus RUU Otsus Papua di Ruang Rapat Pansus DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Baca juga: Korban Tewas Penembakan di Yahukimo Papua, Seorang Kelapa Suku dan 4 Pekerja Bangunan Jembatan
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej secara fisik, serta Wakil Menteri Keuangan via zoom.
Guspardi mencontohkan masalah pendidikan, dimana alokasi belanja pendidikan dalam UU Otsus Papua diamanahkan sebesar 30 persen, namun realisasinya tidak sampai 5 persen.
Begitupun alokasi belanja untuk kesehatan yang diamanahkan sebesar 15 persen, kenyataannya terealisasi hanya 7, 43 persen di Provinsi Papua dan hanya 2,56 persen di Papua Barat.
Tidak hanya itu, pihaknya juga dikagetkan oleh permasalahan listrik di Papua. Ia mendapati apa yang disampaikan dalam rapat kerja berbeda dengan yang disampaikan masyarakat.
