TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, deretan peristiwa yang terjadi malah menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih dihembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Baca juga: PKS Protes Nama Hadratus Syekh Hasyim Asyari Hilang Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia
Baca juga: Kemendikbud Bakal Sempurnakan Kamus Sejarah
Wakil Ketua MPR RI itu menyebutkan setidaknya ada tiga peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi dimata segmen umat Islam tertentu.
Pertama, hilang atau tidak adanya frasa agama dalam draf atau rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN).
Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asyari dari buku atau Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Semakin Menguat, 2 Pengamat Ini Menilai Posisi Nadiem Makarim Layak Diganti
Arsul mengungkapkan, sejumlah kalangan Nahdliyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdliyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama K.H. Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.
Nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah.
"Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," ucapnya.
Terkait Gus Dur, namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur.
"Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro," ujarnya.
Baca juga: PPP Minta Jozeph Paul Zhang Ditersangkakan dan Paspornya Dicabut
Menurut Arsul, yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu.
Arsul menyatakan sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kepadanya selaku pimpinan MPR-RI atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11.
"Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku / kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini?," pungkas Arsul.
