TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan, elektabilitas bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 Ganjar Pranowo terbilang besar.
Namun Gubernur Jawa Tengah belum menjamin kemenangannya pada pemilu mendatang.
Adapun survei Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari-4 Februari 2023.
Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Menggunakan metode ini, margin of error penelitian berkisar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Litbang Kompas, ada sejumlah hal yang menyebabkan posisi Ganjar masih rawan yakni tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang.
Baca juga: Reaksi Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden’ Saat Lari Pagi di GBK Jakarta
Survei periode 25 Januari-4 Februari 2023 mencatat, elektabilitas Ganjar sebesar 25,3-37,0 persen.
Namun, dari angka tersebut, sebanyak 13,9-18,2 persen merupakan pemilih loyal atau strong voter, sedangkan 11,4-18,8 adalah pemilih mengambang atau swing voter.
“Tingginya proporsi barisan pendukung yang kurang loyal (swing voter), hampir separuh bagian dari total pendukungnya saat ini, belum dapat menjaminkan kemenangan dalam pemilu mendatang,” demikian hasil analisis Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Rabu (26/4/2023).
Hal lainnya yang membuat posisi Ganjar belum aman ialah terbatasnya penguasaan arena politik politisi PDI-P itu.
Hasil survei yang dilakukan secara periodik, pendukung Ganjar masih tersegmentasi di wilayah dan karakteristik sosial ekonomi tertentu.
Artinya, gambaran pendukung Ganjar belum menunjukkan wajah pemilih yang proporsional layaknya gambaran penduduk di negeri ini.
Dari sisi domisili misalnya, sebaran pendukung Ganjar sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 64,1 persen sementara di luar Pulau Jawa, pendukung Ganjar baru 35,9 persen.
Di Pulau Jawa, pendukung Ganjar paling banyak tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY (39,5 persen), lalu Jawa Timur (28,5 persen), Jawa Barat (22,5 persen), DKI Jakarta (4,9 persen), dan Banten (4,6 persen).
