
loading...
Para delegasi bersidang di aula selama Sidang Umum PBB pada 14 November 2022. Foto/Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency
Pemungutan suara Majelis Umum PBB dilakukan 149-6 pada 7 Desember 2022.
Israel, Kanada, Mikronesia, Palau, Amerika Serikat (AS), dan Liberia menentang resolusi tersebut, sementara 26 negara lainnya abstain, termasuk India dan banyak negara Eropa.
Di antara ketentuan-ketentuan lainnya, draf resolusi menyerukan langkah-langkah segera menuju implementasi penuh resolusi di Timur Tengah yang diadopsi oleh Perjanjian Non-Proliferasi 1995.
Baca juga: Jerman Jelaskan Alasan Menolak Rudal Patriot ke Ukraina
Komponen utama dari kesepakatan paket yang diadopsi dalam perjanjian itu menyerukan pembentukan "zona bebas senjata nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah termasuk sistem pengirimannya."
Badan dunia bersikeras, “Israel harus menyetujui Perjanjian tanpa penundaan lebih lanjut, dan tidak mengembangkan, memproduksi, menguji atau memperoleh senjata nuklir, untuk meninggalkan kepemilikan mereka dan untuk menempatkan semua fasilitas nuklirnya yang tidak dijaga di bawah Badan Energi Atom Internasional dengan cakupan penuh perlindungan (IAEA)."
Baca juga: PBB Peringatkan Bahaya Barat Persenjatai Ukraina
Kepemilikan senjata nuklir Israel adalah rahasia umum. Meskipun secara luas diyakini memiliki persediaan senjata nuklir, negara apartheid tidak mengakui atau menyangkal keberadaan persenjataan nuklir.
Israel bukan pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi dan belum menerima perlindungan IAEA pada beberapa kegiatan nuklir utamanya.
Negara-negara Barat pada umumnya mentolerir kebijakan ambiguitas nuklir Israel meskipun ada ancaman yang ditimbulkannya terhadap wilayah tersebut.
Resolusi PBB menganggap Israel memiliki senjata semacam itu dan menyerukannya menyetujui Perjanjian Non-Proliferasi.
(sya)