Baca juga: Tangis Pekerja Migran Tertumpah di Ruang Karantina, Saat Bayi Perempuannya Terlahir Normal
Atas kondisi ini membuat fasilitas kesehatan diambang kolaps. Sementara program vaksinasi yang ditargetkan 1 juta per hari, hanya bisa terpenuhi 300 ribu per hari.
Baca juga: Bule Cantik Rusia Diusir dari Bali Usai Jalani Karantina Covid-19
"Jika pemerintah memang fokus dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 ini, berikan kebijakan yang tegas dan bertanggungjawab, jangan abai terhadap hak-hak masyarakat," kata Presiden BEM KM UGM Muhammad Farhan, dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).
Baca juga: Boris Johnson Terabas Aturan Karantina Covid-19 Inggris
Selain itu, pemerintah juga harus segera melakukan evaluasi kebijakan PPKM Darurat dalam hal substansinya, bukan hanya merubah nomenklaturnya. Apalagi dengan tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat, membuat masyarakat harus terpaksa keluar rumah untuk mencari penghidupan.
"Pemerintah harus segera melakukan kalkulasi untuk kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu agar masyarakat bisa hidup layak dirumah supaya tidak terjadi peningkatan mobilitas sosial. Jangan hanya menakut-nakuti dengan ancaman hukuman saja," ucapnya.
Menurutnya tidak ada lagi alibi oleh pemerintah untuk tidak komitmen dalam mempercepat penanganan COVID-19 yang terus mengalami lonjakan. Fokus utama pemerintah saat ini seharusnya memberi penghidupan kepada masyarakat agar mampu untuk membatasi aktivitasnya serta memperbaiki fasilitas dan tenaga medis agar tidak terjadi kolaps.
