Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut menemukan usulan anggaran aneh yang tak sesuai dengan peruntukkan program Kementerian dan Lembaga (K/L).
Seperti pembelian motor trail oleh salah satu kementerian untuk program revolusi mental. Kemudian anggaran untuk program pencegahan stunting justru digunakan untuk membangun pagar puskesmas.
Terkait hal itu, anggota Banggar DPR RI Netty Prasetiyani menilai harus ada pendalaman dari pernyataan yang disinggung oleh Suharso.
"Iya, saya sudah mendengar isu tersebut, namun nampaknya harus dilakukan pendalaman Kementerian apa yang dimaksud oleh Menteri PPN/Bappenas," ujar Netty, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (26/6/2020).
Baca: Menteri PPN: Banyak Program di Dirjen Judulnya Tak Karuan
Baca: Ketua Banggar DPR Minta Menteri PPN/Bappenas Tunjuk Lembaga yang Gunakan Anggaran Tak Sesuai Program
"Temuan keanehan anggaran ini menjadi pertanda bahwa kemungkinan masih banyak yang seperti itu di kementerian/lembaga lainnya bahkan pemerintah daerah," imbuhnya.
Netty sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, yang tidak berubah. Oleh karenanya dia menilai seharusnya pemerintah yang harus menjalani revolusi mental.
Pasalnya, saat ini Indonesia tengah berjuang menurunkan angka stunting Indonesia yang masih tinggi.
Seharusnya, kata anggota Komisi IX DPR RI itu, prioritas pengentasan kemiskinan, pemerataan pangan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita berfokus pada hal krusial yang mampu mewujudkan tujuan tersebut, bukannya menjadi pagar puskesmas.
"Penyalahgunaan rencana anggaran ini sungguh mencederai kemanusiaan dan jauh dari tujuan mengurangi angka stunting," kata dia.
Di sisi lain, politikus PKS tersebut menegaskan wacana pemerintah untuk memperbaiki skema anggaran harus dilakukan dengan mengedepan transparansi dan akuntabilitas.
"Wacana pemerintah untuk memperbaiki skema anggaran entah money follow program atau money follow function, sejatinya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada tujuan program. Pada prinsipnya anggaran ini milik rakyat, pemerintah hanya pengelola uang rakyat, sejatinya setiap anggaran harus bermuara pada kesejahteraan rakyat," tandasnya.
