Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera pulih di Myanmar.
Karena, rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (26/10/ 2021).
Presiden mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, dirinya melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.
Baca juga: Jokowi Ajak ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ucap Presiden.
Keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip _non-interference_, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, _good governance_, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” kata Presiden.
Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN.
Baca juga: Menlu Retno Jelaskan 5 Hasil KTT ASEAN Tanpa Kehadiran Perwakilan Myanmar
Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.
