Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus bergulir. Suara sipil dari Koalisi Mahasiswa Indonesia menuntut agar semua fraksi di Komisi XI DPR menghormati Undang-Undang dalam seleksi BPK.
"Tidak ada lagi alasan bagi Komisi XI DPR untuk mempertahankan dua nama yang tidak memenuhi persyaratan formil. Tetapi anehnya sampai saat ini calon BPK Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana masih belum dicoret. Ada apa dengan Komisi XI?" kata Koordinator Koalisi Mahasiswa Indonesia, Abraham dalam keterangan resminya, Senin (6/9/2021).
Dia mengingatkan kepada partai politik yang mendukung calon Anggota BPK bermasalah.
"Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada partai politik pendukung Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana. Jika tidak bertaubat, mereka telah mengingkari amanat rakyat dan konstitusi," kata Abraham.
Sejak awal, dikatakan Abraham, pihaknya sebenarnya telah mencium bau tidak sedap dalam proses pemilihan Anggota BPK tahun 2021 ini.
Mereka menilai Komisi XI DPR sedang bermain api dengan konstitusi.
Hal tersebut dikatakan menyusul adanya manuver politik yang seakan-akan menyepelekan UU BPK.
"Apa susahnya menganulir nama-nama yang tidak memenuhi syarat? Jangan bermain api dengan konstitusi," lanjut Abraham.
Dia menekankan bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang harus dijaga martabat dan marwahnya. Karena itulah, DPR harus menghormati UU dalam melakukan seleksi.
Baca juga: Masyarakat Sipil Yakin Presiden Jokowi Tidak Akan Loloskan Anggota BPK yang Bermasalah
