TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya mempercepat belanja anggaran. Dia meminta semua kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, hingga akhir kuartal II tahun 2021, belanja pemerintah tercatat masih rendah, baik yang berkaitan dengan APBN, APBD, maupun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD. Ini masih rendah," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Selain belanja APBN dan APBN yang masih rendah, serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional juga rendah.
Padahal Rp 700 triliun sudah disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
"Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6 persen," imbuh Jokowi.
Jokowi kemudian juga menyoroti pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang masih lambat.
Pada kuartal pertama tahun 2021, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru 10,98 persen.
Sementara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kurang dari 5 persen.
Oleh karenanya, Jokowi menekankan agar belanja anggaran dan pengadaan barang/jasa dipercepat.
