Baca juga: Pandemi COVID-19, Verifikasi Kota Layak Anak Dilakukan secara Hybrid
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi menyaksikan prosesi penganugerahan KLA tersebut dari ruang command center Kabupaten Mojokerto.
I Gusti Ayu Bintang dalam arahannya menyebutkan, KLA sebagai suatu sistem yang dimaksimalkan untuk upaya pemenuhan hak-hak anak. Dia juga memberi penekanan agar KLA tidak dilihat dengan kacamata perolehan penghargaan saja, melainkan lebih kepada suatu komitmen serius Pemerintah dalam memberi perlindungan nyata pada anak.
Baca juga: Bendera Merah Berkibar di Perkampungan Padat, 1 Keluarga di Malang Mengungsi ke Kantin Sekolah
"Isu-isu anak yang kompleks, menjadi alasan kita untuk melindungi mereka. KLA dibentuk dengan harapan agar bisa menjadi sebuah sistem pembangunan berbasis anak. Pada awal tahun lalu, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 25/2021 tentang kebijakan KLA sebagai dasar hukum KLA agar jadi lebih kuat. Kemarin sudah kita lakukan evaluasi dengan 24 indikator, dan lima peringkat penghargaan. Namun dari semua itu, penghargaan KLA bukan tujuan akhir kita. Melainkan pemacu untuk lebih berkomitmen melindungi anak di daerah masing-masing," katanya.
Kategori Madya yang diraih Kabupaten Mojokerto, tetap bertahan dari tahun 2019, mengingat KLA tidak digelar pada tahun 2020 lalu. Capaian KLA kategori Madya yang diraih Pemkab Mojokerto, secara catatan telah menunjukkan perkembangan sangat mengesankan sejak diadopsi pada tahun 2015.
Baca juga: Terbongkar, Pipa Saluran Limbah PT Greenfields yang Disembunyikan Bikin Wabup Blitar Terpeleset
