TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pelarangan kepada pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Jokowi menyebutkan, ia kerap mendapat pertanyaan kenapa tak melakukan lockdown seperti negara-negara lain.
Namun, Jokowi menegaskan, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda.
Langkah Presiden Jokowi ini mendapat dukungan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey, menilai arahan dan kebijakan Presiden Jokowi sangat tepat dalam kondisi menanggulangi pandemi yang masih meningkat, walaupun telah dilaksanakannya PPKM dua kali di awal tahun 2021 ini.
Baca juga: Diterapkan Mulai 9 Februari, Ini yang Perlu Diketahui Mengenai Kebijakan Baru PPKM Berskala Mikro
"Kami berharap pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten atau kotamadya tidak over dan multitafsir."
"Tetapi, mampu secara cermat dan tepat menerjemahkan arahan Presiden Jokowi ini, terutama dalam mengutamakan kesehatan dan mengatur operasional aktivitas usaha pada sektor-sektor yang diizinkan," ujarnya, Kamis (4/2/2021).
Aktivitas mal dan ritel modern yakni minimarket, supermarket, hypermarket, wholeseller, dan department store atau specialty store dari anggota-anggota Aprindo sebagai sektor riil di hilir sampai saat ini masih sepi kunjungan.
"Ini yang berkorelasi kepada daya beli masih rendah serta keengganan masyarakat ekonomi menengah atas berkonsumsi karena khawatir dengan pandemi yang belum berakhir," kata Roy.
