Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel menguntungkan China.
Menurutnya, melihat dari perspektif politik anti-dumping bahwa terlihat kebijakan ini mendukung industrialisasi China.
"Kita bisa lihat saat ini Indonesia diadukan oleh Uni Eropa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) gara-gara larangan ekspor nikel. Itu luar biasa menariknya."
"Kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dari larangan ekspor nikel, 99 persen China," ucap Faisal dalam agenda bedah buku Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris, Senin (18/1/2021).
Baca juga: Indonesia Digugat Uni Eropa terkait Nikel di WTO, Ini Respons Mendag Lutfi
Faisal menerangkan bahwa kerugian negara karena larangan ekspor nikel ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif ekonomi semata.
Baca juga: Hilirisasi Nikel Dinilai jadi Peluang Bagus untuk Percepat Kendaraan Listrik Berbasis Baterai
"Ini nggak muncul pemberitaan-pemberitaan Indonesia dirugikan. Nah, ekonomi politik bisa menghitung karena ekonomi politik menggunakan instrumen ekonomi, alat analisisekonomi, perangkat ekonomi seperti diingatkan penulis buku ini," tukas dia.
Faisal menekankan, kerugian negara atas ekspor nikel sebenarnya sudah disampaikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan telah dipresentasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya bicara tentang ini tidak takut ditangkap. Kita bisa hitung secara jelas, China untung berapa, Indonesia rugi berapa. Tolong ini kerugian negara ratusan triliun gitu," pungkasnya.
Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menengarai terkait pandangan larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku 1 Januari 2021 untuk kepentingan pihak atau negara tertentu.
