TRIBUNNEWS.COM - Analisis sebut rencana ambisius Kim Jong Un untuk menumbuhkan ekonomi Korea Utara menghadapi kenyataan pahit.
Dalam sambutan yang dirilis akhir pekan ini, Kim Jong Un menyalahkan sanksi internasional serta krisi yang tidak terduga, termasuk pandemi virus corona dan bencana alam.
Mengutip Reuters, Kim Jong Un mengusulkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, menumbuhkan hampir setiap industri dan mereformasi cara kerja pejabat.
Namun, menurut analisis, rencana baru tersebut tidak mungkin mampu membalikkan pertumbuhan ekonomi Korea Utara yang semakin memburuk.
Baca juga: Iran Ingatkan Korea Selatan Tidak Mempolitisasi Penyitaan Kapal Tanker
Baca juga: Gaya Rambut Kiano Disebut Mirip Aktor Korea, Baim Wong: Inilah Sebab Istri Sering Nonton Korea
Sehingga, kata Chad O'Carroll, CEO Korea, Risk Group, yang memantau Korea Utara hal ini justru menyulitkan Kim Jong Un untuk memenuhi janji-janjinya yang tinggi dan "berpotensi memotong sumber daya yang tersedia untuk proyek-proyek militer yang berharga".
"(Tidak) ada minat yang jelas dalam reformasi, keringanan sanksi atau pembukaan ekonomi," katanya dalam sebuah cuitan di Twitter.
Sejak Kim Jong Un berkuasa pada 2011, standar hidup meningkat bagi banyak orang Korea Utara, karena pasar berkembang dan barang-barang konsumen menjadi lebih banyak tersedia.
Tetapi sekarang, negara ini menghadapi situasi yang paling menantang sejak bencana kelaparan di 1990-an dan proyek-proyek seperti resor wisata, zona ekonomi hingga rumah sakit besar tampaknya terhenti.
Keputusan Kim Jong Un untuk mengadakan kongres besar dan membicarakan proyek-proyek ambisius menunjukkan bagaimana pemerintah telah "menginternalisasi propagandanya sendiri," kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.
“Kondisi ekonomi dan sosial negara lebih buruk daripada yang dilihat banyak orang luar,” katanya.
