TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah untuk mewaspadai serangan virus siber di tengah pandemi Covid-19.
Sukamta merujuk sebuah serangan siber yang diduga virus Ransomware melumpuhkan aktivitas Universal Health Service (UHS) di Amerika Serikat, sebuah jaringan rumah sakit besar dengan lebih dari 400 fasilitas kesehatan di beberapa negara.
"Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita semua aware dan waspada terhadap virus corona. Tapi kita juga harus waspada dengan virus siber, yaitu berupa serangan siber seperti ransomware, wannacry, dan yang sejenisnya," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).
Baca: Patroli Siber Terkait Maraknya Penawaran Aborsi Melalui Internet, Polda Metro Gandeng Kominfo
Baca: Ancaman Keamanan Ruang Siber di Tengah Kemajuan Konektivitas Global Jadi Bahan Diskusi Telin-BSSN
Berdasarkan data dari Kaspersky, tercatat 298.892 serangan Ransomware yang terdeteksi di Indonesia sepanjang semester pertama 2020 dengan rincian target serangan 2% UKM, 39% individu dan 49% enterprise.
"Angka ini menempatkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua yang diserang Ransomware di ASEAN," imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai jika rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat karantina khususnya pasien Covid-19 mendapat serangan Ransomware, keadaan bisa menjadi lebih tidak kondusif.
Dia mengkhawatirkan serangan virus siber berdampak terhadap pasien, paling fatalnya sampai mengancam nyawa.
Awal bulan ini, seorang pasien meninggal dunia di Jerman setelah ransomware menyerang rumah sakit tempatnya dirawat.
Baca: Awalnya Menganggap Virus Corona hanya Omong Kosong, Pria Ini Kini Terbaring di RS dengan Ventilator
Dalam kondisi kritis, pasien tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit lain yang jaraknya lebih jauh, namun nyawanya tidak tertolong.
"Dan kita sudah pernah punya pengalaman diserang virus dan Malware seperti ransomware dan wannacry ini. Tahun 2017 virus ini menyerang RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika kita juga akan mendapat serangan lagi," jelasnya.
"Tidak ada salahnya untuk mengantisipasi. Pihak pemerintah dalam hal ini BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kementerian Kominfo bisa lebih sigap untuk mencegahnya. Bagi perusahaan, bisa juga untuk terus mengupdate antivirus dan sering melakukan back up data, sehingga jika terjadi serangan, setidaknya ada data di cadangan," tandas Sukamta.
