loading...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemda berusaha menjembatani komunikasi pusat dengan pemda di Jabodetabek dan Cianjur. Penanganan banjir harus dilakukan sejak dari hulu, kemudian bagian tengah dan hilir.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Yang terjadi di kawasan hulu akan berpengaruh di daerah tengah dan hilir aliran air.
Baca Juga:
"Apa yang dilakukan daerah hilir juga sangat penting karena berpengaruh pada daerah-daerah lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan bersama dan kerja sama antardaerah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa 2 Juni 2020 malam.
Tito menilai perlu intervensi dan langkah-langkah dari pusat untuk mendukung integrasi di daerah. Hal itu agar penanganan banjir yang saban tahun melanda Jabodetabek bisa ditangani komprehensif.
Kemendagri telah membentuk tim kecil untuk melakukan kajian teknis mengenai peran dan manajemen kawasan hulu, tengah, dan hilir, untuk mengantisipasi banjir. Di kawasan hulu, perlu penataan ruang dengan penghijauan sehingga resapan airnya baik.
"Sehingga tidak terjadi longsor yang menjadi bencana untuk daerah tangkapan air. Juga untuk mengurangi debit air yang turun ke daerah tengah dan hilir," terang mantan Kapolri ini. (Baca juga: Misterius, 2 Warga Poso Tewas Ditembus Timah Panas di Bagian Leher dan Dada)
Pria kelahiran Palembang ini menerangkan perlu dibangun penampungan air, entah waduk, embung, atau lainnya, di kawasan tengah, terutama Bogor dan Depok. Tujuannya, untuk mengatur dan mengurangi debit, serta memperlancar aliran air.
Di kawasan hilir perlu penataan aliran, seperti pelebaran sungai dan sistem kanal yang sudah ada sehingga airnya dapat lancar mengalir. “Tidak terjadi penyempitan yang mengakibatkan penyumbatan. Pintu-pintu air yang memadai dan tidak mampet. Disamping itu, harus ada resapan air dalam bentuk biopori dan lainnya,” pungkasnya.
(mhd)
