loading...
Rusia rilis daftar 47 negara yang berstatus musuh. Foto/AP
Presiden Vladimir Putin menandatangani dekrit bulan lalu yang mengizinkan orang asing yang memiliki nilai-nilai tradisional Rusia dan tidak setuju dengan agenda "neoliberal" yang didorong oleh pemerintah mereka sendiri untuk mengajukan permohonan tempat tinggal.
Pada hari Jumat, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin menerbitkan daftar negara dan wilayah yang "menerapkan kebijakan yang memaksakan sikap ideologis neoliberal yang merusak yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia."
Daftar yang diunggah di portal pemerintah Rusia mencakup negara dan wilayah berikut:
Australia, Austria, Albania, Andorra, Bahama, Belgia, Bulgaria, Inggris, Jerman, Yunani, Denmark, Irlandia, Islandia, Spanyol, Italia, Kanada, Siprus, Latvia, Lithuania, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Mikronesia, Monako, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Rumania, San Marino, Makedonia Utara, Singapura, AS, Taiwan Ukraina, Finlandia, Prancis, Kroasia, Montenegro, Republik Ceko, Swiss, Swedia, Estonia, dan Jepang.
Yang tidak tercantum dalam daftar tersebut adalah negara anggota UE dan NATO, Slowakia dan Hongaria, serta negara anggota NATO, Turki.
Sebagian besar negara yang ditunjuk sebelumnya masuk dalam daftar pemerintah yang “tidak bersahabat”, yang pertama kali disusun pada musim semi tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2022. Negara-negara dalam daftar hitam tersebut menjadi sasaran tindakan balasan diplomatik dan ekonomi Rusia berdasarkan perilaku permusuhan mereka.
Rusia dapat “menawarkan dunia tempat berlindung yang aman untuk kenormalan” dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional dari “bencana wakeisme” yang telah mendominasi Barat kolektif, kata Pemimpin Redaksi RT Margarita Simonyan pada hari Kamis di Forum Perempuan Eurasia Keempat di St. Petersburg.
Menurut dekrit Putin dari bulan Agustus, warga negara dari negara-negara “neoliberal yang merusak” memenuhi syarat untuk mencari tempat tinggal sementara di Rusia tanpa harus memenuhi persyaratan imigrasi standar, seperti kuota nasional, kemahiran bahasa Rusia, dan pengetahuan tentang sejarah dan hukum Rusia.
Rencana tersebut tampaknya berawal dari sebuah simposium di Moskow pada bulan Februari, ketika mahasiswa Italia Irene Cecchini menyampaikan gagasan “impatriasi” kepada presiden Rusia.
Cecchini mendesak Putin untuk menyederhanakan proses imigrasi dan naturalisasi bagi orang asing yang memiliki “nilai-nilai budaya, adat, dan keluarga” yang sama dengan Rusia, dengan menyajikannya sebagai cara untuk membantu negara tersebut mengatasi kemerosotan demografi.
(ahm)
