Laporan Wartawan Tribunnews.com Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah tak serius menangani polusi udara yang semakin parah akhir-akhir ini.
Pengkampanye Polusi dan Urban WALHI Nasional Abdul Ghofar mengatakan,
masalah polusi udara seperti sudah sejak lama dirasakan warga di Jakarta dan kota-kota besar lain.
Bahkan jika merujuk pada 15 tahun kebelakang situasi polusi udara yang buruk sudah terjadi terutama di Jabodetabek.
Baca juga: FEB UI Beri Pelatihan Pemasaran Produk Pertanian ke Pekerja Migran Indonesia di Korsel
"Kami melihat masalah masalah publik ini tak direspons serius, masalahnya apa, solusinya apa," terang dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/8/2023).
Dirinya menerangkan, tahun lalu saja saat kota Jakarta menjadi kota dengan predikat kota dengan tingkat polusi udara tertinggi, pemangku kebijakan mulai dari presiden, menteri KLHK dan gubernur tidak menjawab persoalan solusi udara.
"Menteri KLHK bilang polusi udara karena cuaca dan pj gubernur bilang, terakhir bilang solusi polusi udara jokowi pindah IKN. Solusi yang ditawarkan presiden jokowi tidak menjawab persoalan polusi udara Jakarta," terang Ghofar.
Pihak menerangkan, terdapat tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi polusi udara.
Baca juga: Walhi: Ekonomi Nusantara Jadi Solusi Ketimpangan Kesejahteraan dan Krisis Lingkungan di Indonesia
Seperti melakukan riset, mengidentifikasi hutan tercemar, lalu melakukan langkah langkah strategis.
"Dari transportasi ada uji emisi berkala, ada penjaminan dampak kesehatan. itu yang harusnya dilakukan," tuturnya.
Pihaknya pun menyayangkan, respons pemerintah bahwa masalah polusi udara di Jakarta selesai dengan pemindahkan ibu kota.
"Tapi respons yang terakhir, sangat tidak patut masalah polusi udara bahwa legitimasi bahwa IKN masih dibutuhkan. IKN ini awal rencana tak berkaitan dengan polusi udara Jakarta. Pindah IKN karena pemerataan ekonomi, karena pemerataan insfratruktur agar tidak terpusat di Jawa," tegas Ghofar.
