TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Raharja Waluya Jati menyayangkan penolakan massa atas kehadiran pengamat politik Rocky Gerung di Sleman, Yogyakarta pada Rabu (2/8/2023).
Menurut Jati, penolakan tersebut akhirnya membuat Rocky Gerung batal hadir dalam acara ngopi bareng Musyawarah Reboan.
Dia menegaskan siapapun termasuk Rocky Gerung berhak menyampaikan pendapat di depan umum.
“Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga kasus yang dialami oleh Rocky Gerung merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara," kata Jati kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).
Jati menegaskan penolakan tersebut merupakan contoh sikap ketidaksiapan dalam berdemokrasi.
“Segala tindakan untuk memberangus hak warga negara dalam menyampaikan pendapat mencerminkan ketidaksiapan mereka dalam menerima demokrasi," ujarnya.
Dia menyebut pendapat yang berbeda justru merupakan counterpart atau modalitas terbaik dalam mencari kebenaran.
“Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bisa mengklaim kebenaran yang absolut di dunia ini," ungkap Jati.
Jati menambahkan peristiwa tersebut mencerminkan bagaimana negara telah gagal melindungi hak warganya yang paling dasar.
“Bila hal seperti ini dibiarkan karena kepentingan politik tertentu atau untuk pelanggengan kekuasaan, maka tinggal tunggu waktu saja para pencari kebenaran yang ditindas mencari jalannya sendiri,” ungkapnya.
Terpisah, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan relawan Joko Widodo (Jokowi) seharusnya belajar dari presiden yang selalu santun.
“Sikap tenang presiden patut ditiru oleh para pendukungnya. Jarang kita melihat sikap presiden yang marah karena kritikan yang ditujukan pada dirinya," ucapnya.
Menurutnya, sikap Jokowi yang menjunjung kebebasan berbicara dan menampilkan keteduhan bertentangan dengan sebagian pendukungnya.
“Saran saya, pendukung Jokowi, tirulah perilaku presiden kita, agar suasana berbangsa dan bernegara menjadi rukun dan tenang,” imbuhnya.
