Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan elite Partai Golkar dan PKS untuk menegaskan komitmen partai politik (parpol) dalam mengawal pemilu tepat waktu pada tanggal 14 Februari 2024, dengan prinsip luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai, pertemuan semacam itu bisa mengurangi potensi risiko polarisasi ekstrem yang bisa menimpa publik usai kompetisi sebagaimana sempat terjadi pada pemilu 2019 lalu.
Elite dan publik patut memahami bahwa pemilu adalah agenda demokrasi yang tidak perlu berujung pada polarisiasi.
"Saya pikir itu sebuah pesan yang baik pada publik bahwa kalau pun terjadi kompetisi di antara parpol itu suatu agenda demokrasi yang biasa saja. Tidak perlu berujung pada konflik, polarisasi," katanya kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Selaim itu, Firman melihat pertemuan itu bisa bermanfaat ketika dimaknai sebagai pesan positif dari elite partai politik untuk publik.
"Tentu publik melihat elite, sehingga ketika elite-elite politik ini terlihat bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, cair, termasuk punya komitmen berkompetisi secara sehat, baik dalam pemilu," ucap Firman.
Kendati demikian, ada pula potensi kerugian dari pertemuan elite parpol yang kerap terjadi belakangan.
Publik berpotensi tidak akan punya cukup waktu untuk menimbang dan menentukan pilihan atas capres untuk dipilih di Pemilu 2024.
"Dalam konteks kebutuhan informasi bagi pemilih, semakin lama warga tahu siapa yang akan menjadi capres cawapres koalisi yang terbentuk, itu agak merugikan. Karena waktunya menjadi sempit," ujarnya.
Dengan cairnya komunikasi elite parpol, Firman menilai publik akan berisiko tidak segera mendapat kepastian terkait sosok yang maju di Pilpres 2024, sehingga akan berdampak pada ketidakcukupan informasi.
Padahal keteraksesan dan kecukupan informasi menjadi faktor penting dalam pemilu yang berlandaskan rasionalitas.
"Sehingga tidak cukup waktu bagi warga untuk betul-betul mendapatkan informasi yang cukup tentang pasangan capres cawapres, tentang koalisi, bagaimana platform, visi-misi programnya dan sebagainya," tandasnya.
Baca juga: Puji Hidangan di Markas Golkar, Sekjen PKS: Paling Penting Pisang Gorengnya Enak
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersepakat menjaga kondusifitas menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Tadi kami sepakat sebagai pimpinan partai politik kita punya kewajiban untuk menjaga kondusifitas kebangsaan kita agar semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam Pemilu," kata Doli selepas rombongan elite PKS bertemu Ketua Umum Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023).
Doli menyebut pihaknya bersama PKS juga membahas terkait konsilidasi demokrasi di Indonesia, terutama jelang Pemilu.
"Nah salah satunya bagaimana kita ingin menjaga pematangan kehidupan berbangsa itu dengan menjaga sekuen atau periodesasi pelaksanaan pertumbuhan demokrasi itu bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.
