Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi satu di antara langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.
Menanggapi hal itu, ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri bisa biang kerok naiknya inflasi.
Namun hal itu menurutnya bisa diselesaikan dengan teknologi.
"Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yg baik," kata Eisha, dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (20/10/2022).
Rantai pasok dalam negeri, kata Eisha, perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen.
"Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lagi sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi," ujar Eisha.
Sebelumnya, pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’.
"Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain itu, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.
Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen.
