TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berharap program Kartu Prakerja menjadi ‘Legacy’ pemerintah untuk tingkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kuliah Perdana Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Jumat (3/9/2021).
Denni mengatakan program Kartu Prakerja yang substansinya adalah beasiswa pelatihan vokasi atau pelatihan praktis merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo.
“Harapannya, tentu setelah periode Presiden Jokowi berakhir, program ini dapat dilanjutkan secara terus-menerus sebagai ‘legacy’ pemerintah sekarang dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk Indonesia Maju,” kata Denni Purbasari.
Menurutnya sebuah program pemerintah hanya bisa berlanjut kalau program itu memenuhi dua syarat.
Pertama, program tersebut benar-benar ‘meaningful’ atau bermanfaat bagi rakyat, dan kedua, program itu diputuskan secara politik untuk dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Hingga saat ini, Program Kartu Prakerja sudah menjangkau 9,88 juta orang penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.
“Program Kartu Prakerja inklusif, menjangkau semua kalangan dari difabel, Purna Pekerja Migran Indonesia, perempuan dan daerah tertinggal. Mayoritas penerimanya adalah mereka yang menganggur, muda dan relatif terdidik,” urai Denni.
Baca juga: Alumni Program Kartu Prakerja Bisa Manfaatkan KUR untuk Memulai Usaha
Denni menyodorkan fakta berbagai survei, baik Survei Evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja maupun dari berbagai lembaga independen dalam dan luar negeri.
Diantaranya BPS, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), CSIS, Cyrus Network, LPEM FEUI, Bank Dunia hingga Ipsos.
