Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan tidak segan untuk mendiskualifikasi atlet Olimpiade yang melanggar hukum terutama terkait pembatasan kegiatan selama berada di Jepang.
"Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat dan mewujudkan turnamen Olimpiade yang aman dan terjamin," ungkap PM Yoshihide Suga dalam rapat Komite Anggaran parlemen, Senin (10/5/2021).
Yukio Edano, wakil dari Partai Demokrat Konstitusional, oposisi pemerintah Jepang meminta PM Suga untuk membatalkan Olimpiade.
"Tidak mungkin menyeimbangkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Kami tidak dapat menunda keputusan dan mendesak turnamen untuk dibatalkan atau ditunda," tegas Edano.
Perdana menteri menjelaskan bahwa dia akan mengambil tindakan menyeluruh yang tegas terhadap infeksi virus corona.
"Kita akan membatasi rentang aktivitas atlet yang berpartisipasi dan mendiskualifikasi mereka dari berpartisipasi jika mereka melanggar aturan," kata PM Suga.
Mengenai kriteria pembatalan keadaan darurat yang diperpanjang menjadi 31 Mei, PM Suga mengatakan, "Kami akan melakukan tindakan tuntas agar secepatnya bisa dibatalkan dengan tujuan mencapai level 3."
Edano menyerukan agar jumlah infeksi baru per hari diperketat menjadi tak lebih dari 100 orang di Tokyo, dengan mengatakan bahwa "standarnya salah selama ini."
"Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan akhir terkait penerbitan dan pembatalan deklarasi darurat," ujarnya.
