Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat disoroti.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menilai itu adalah tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.
Baca juga: Saat Pelarangan Mudik Berlaku, Puluhan WNA China Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Begini Nasibnya
Baca juga: Beredar Video Rekaman Radar Pesawat Berisi WNA, AirNav: Hoax, Sengaja Dibuat Untuk Meresahkan
"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," ujar Netty, kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (4/5).
Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.
"Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik," ungkapnya.
Baca juga: Puluhan WNA asal China Masuk ke Indonesia, Fadli Zon: Diskriminasi terhadap WNI
Baca juga: Antisipasi WNA Lolos Karantina, Polres Bandara Soekarno-Hatta Sebar Anggota dan Pertebal Penyekatan
"Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," imbuhnya.
Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.
"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," tandas Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini.
