Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pemerintah sudah memiliki antisipasi terhadap mobilitas masyarakat, pencegahan penambahan kasus, serta kebijakan peniadaan mudik.
Dari data awal, di mana yang ingin mudik sebanyak 7 persen atau sekitar 17 juta orang, tapi sudah diantisipasi dengan operasi ketupat dan penyekatan-penyekatan yang dilakukan.
Namun, data dari Kementerian Perhubungan menyebutkan, ada sekira 1,5 juta orang yang memaksakan mudik, sehingga pemerintah mengambil antisipasi tambahan jika ada pemudik terinfeksi Covid-19 di tempat mudik.
Baca juga: Airlangga: Pemudik yang Balik ke Jakarta akan Dilakukan Tes Covid-19 di 21 Titik
"Ini tentunya kebijakan yang diambil adalah dengan memperketat PPKM mikro. Dengan ketatnya PPKM mikro diharapkan mereka yang terdampak ataupun yang dites positif bisa lakukan isolasi di daerah masing-masing," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual, Sabtu (15/5/2021).
Baca juga: Penjelasan Airlangga Hartarto Soal Pembukaan Objek Wisata Di Tengah Larangan Mudik
Demikian juga, saat akan kembali ke Jakarta sudah disediakan beberapa tempat untuk tes swab PCR maupun antigen bagi pemudik.
"Kalau untuk Sumatera di Pelabuhan Bakauheni dan beberapa titik di Pulau Jawa akan dipakai untuk monitor mereka yang akan kembali ke Jakarta," kata Airlangga.
Kendati demikian, dia menambahkan, memang ada beberapa provinsi dengan tingkat hunian kamar rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) cukup tinggi.
"Di Sumatera yang cukup tinggi yaitu Riau 60 persen, Sumatera Utara 57 persen, Sumatera Barat 47 persen. Selanjutnya, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat 45 persen," pungkasnya.
