TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sukses melakukan disrupsi dari cara-cara berpolitik lama di DPRD DKI Jakarta.
Ini terkait penolakan PSI atas rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI 2021.
"Kita maju selangkah. Demokrasi kita sejauh ini lebih banyak aspek procedural-nya. Dalam isu kenaikan gaji dan tunjangan DPRD ini, PSI telah membawa ke dimensi substansial. Dalam pengertian, kita bicara soal perlindungan hak-hak warga negara dan kewajiban pemerintah," kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, diskusi daring yang digelar Koalisi Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Masuk ke ranah substansial karena langkah PSI ini direspons banyak warga yang membuat petisi, pernyataan bersama untuk menolak, atau menggelar diskusi publik.
Philips menyatakan situasi ini semacam menaikkan level of the game bahwa partisipasi tidak berhenti di hari pencoblosan.
Baca juga: Usulan Kenaikan RKT DPRD DKI Disorot, Rp 888 Juta untuk Kegiatan Wakil Rakyat Dianggap Tak Etis
"Bergeser dari hal-hal prosedural ke hal-hal substansial. Di sisi lain, para politisi gaya lama selalu menganggap partisipasi hanya terjadi di hari pencoblosan," ujarnya.
"Mungkin ada banyak politisi yang berparadigma lama terkejut, tidak menyangka partisipasi publik berlanjut setelah hari pemilihan (pemilu). Ini menurut saya tren baik yang harus diteruskan," lanjut Philips.
Philips menyatakan, masa bagi politik lama yang tidak transparan, yang korup, akan segera lewat kalau mereka tidak ikut gelombang baru yang dihembuskan anak muda.
Sementara itu, novelis Ayu Utami menyatakan, dirinya sebenarnya sudah tak terlalu berminat dengan hal-hal politik.
Tapi, rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta membuatnya memutuskan untuk ikut dalam pernyataan para tokoh yang menolak.
Baca juga: Penyalahgunaan Wewenang, Ini 6 Alasan Usul Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 Harus Ditolak
