Tuesday, October 20, 2020

Antisipasi Korupsi, Ketua KPK Firli Bahuri Bekali 736 Calon Kepala Daerah

0 comments

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membekali 736 pasangan calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada sebagai upaya mewujudkan Program Pilkada Berintegritas melalui webinar pada Selasa (20/10/2020) hari ini.

"Sebagai upaya pencegahan korupsi pada pilkada serentak 2020, akan diikuti oleh 736 paslon kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten," kata Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa.

Baca juga: Kritik Soal Mobil Dinas KPK, Abraham Samad: Ini Masa Pandemi Bos, Firli Belum Komentar

Bakal ada empat orang narasumber dalam webinar nantinya, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, dan Pelaksana Harian KPU Ilham Saputra.

Ipi mengatakan, mereka akan memberikan materi tentang nilai-nilai integritas, potensi korupsi pada pilkada, mewujudkan good governance dan membangun tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan. 

"Setelah pembekalan nasional, KPK akan melanjutkan pembekalan untuk penyelenggara, peserta dan pemilih pilkada di tingkat regional yang meliputi 9 provinsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses pilkada," kata dia.

Baca juga: Dapat Jatah Mobil Dinas Baru, ICW Sebut KPK Era Firli Bersikap Hedon

Pembekalan regional pertama, Ipi melanjutkan, akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada 22 Oktober 2020 untuk empat daerah peserta pilkada, meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten.

"Melalui rangkaian kegiatan pembekalan dan webinar tersebut, KPK berharap dapat memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah dan penyelenggara dalam memahami modus-modus korupsi dalam penyelenggaraan pilkada dan cara menanganinya," ujar Ipi.

Selain itu, setelah terpilih diharapkan calon kepala daerah memahami bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Dan, bagi masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur," kata Ipi.

Let's block ads! (Why?)



No comments:

Post a Comment