![](https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2023/04/13/40/1071557/ini-sosok-pendeta-hindu-india-yang-ingin-serang-makkah-dan-rebut-kakbah-hrx.jpg)
loading...
Yati Narsinghanand Saraswati, pendeta Hindu India yang serukan pengikutnya untuk serang Makkah dan merebut Kakbah. Foto/BBC
Ini bukan pertama kalinya dia membuat seruan berbahaya kepada para pengikutnya. Tahun lalu, dia berpidato yang menyerukan kekerasan terhadap umat Islam di India—yang membuatnya ditangkap polisi.
Seruan menginvasi Makkah disampaikan pendeta garis keras tersebut dalam pidatonya di acara "Hindu Mahapanchayat" di lapangan Burari, New Delhi, pekan lalu. Video pidatonya telah viral, salah satunya diunggah ke YouTube oleh media lokal;Hindustan Times.
Pidatonya itu ditandai oleh banyak orang sebagai "pidato kebencian". "Tujuan kami bukan hanya untuk mengambil alih Afghanistan, tetapi juga untuk menaklukkan Makkah," katanya dalam pidatonya.
Dia lebih lanjut meminta para pengikutnya untuk mengangkat senjata dan berjuang untuk keberadaan mereka. Saraswati mengeklaim bahwa Sumur Zamzam yang terletak di Makkah adalah sungai dewa Mahadev, yang merupakan dewa terbesar agama Hindu.
Banyak orang mengecamnya secara online dan mempertanyakan mengapa dia tidak ditangkap karena membuat hasutan berbahaya.
"Dia adalah pendeta Hindu terkenal Yati Narsinghanand. Dia mendesak para pengikut Hindunya untuk menyerang pusat agama Islam global Kakbah dan mengubahnya menjadi kuil Hindu Makkeshwar Maharaj, mengeklaim air Zamzam adalah Gangga Makkah. Tidak pernah ditangkap atas ujaran kebencian," kecam pengguna akun Twitter @shaikhshameela.
Sosok Pendeta Yati Narsinghanand Saraswati
Yati Narsinghanand Saraswati adalah kepala kuil Dasna Devi di negara bagian Uttar Pradesh, India.
Tahun lalu, dia menjadi salah satu dari beberapa pemimpin Hindu sayap kanan yang berbicara di sebuah acara di kota Haridwar, di mana mereka secara terbuka menyerukan kekerasan terhadap umat Islam.
Seruan kekerasan tahun lalu memicu kemarahan publik India, yang kemudian menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan pengaduan polisi.