Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melakukan berbagai relaksasi kebijakan untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19.
Satu di antara kebijakan tersebut yaitu relaksasi kredit usaha rakyat (KUR).
"Relaksasi kebijakan KUR tersebut merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar dapat pulih dan tumbuh cepat di tengah pandemi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (8/9/2021).
Baca juga: Ada Kesenjangan, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Tingkatkan Literasi Perempuan
Adapun berbagai relaksasi kebijakan KUR, yaitu peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2021.
Kemudian, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi.
Tercatat dari Januari hingga 6 September 2021, penyaluran KUR telah terealisasi kepada 4,73 juta debitur dengan nilai mencapai Rp 176,92 triliun.
Capaian itu, merupakan 69,93 persen dari target 2021 sebesar Rp 253 triliun atau 62,08 persen dari target perubahan di 2021 sebesar Rp 285 triliun.
Menurutnya, pemerintah terus mengupayakan KUR dapat dimanfaatkan secara luas bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif, termasuk usaha rintisan (start-up) untuk menumbuhkan minat kewirausahaan dan mendorong pengembangan usaha hingga naik kelas.
Baca juga: Kemenag Luncurkan Program Sehati untuk Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK
Dalam program pemulihan ekonomi nasional, dukungan dunia usaha khususnya UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Airlangga menyebut, peran UMKM pada perekonomian Indonesia cukup besar, di mana kontribusinya pada PDB 2019 mencapai 60,51 persen dan kontribusi tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja mencapai 96,92 persen.
"Harapannya, ketika UMKM bisa bangkit dan tumbuh maka akan mendorong pemulihan ekonomi nasional," ujar Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, berbagai kebijakan pemulihan ekonomi juga harus seiring dengan pengendalian kesehatan, karena ketika kasus Covid-19 melandai maka pemulihan ekonomi menunjukkan hasil positif.
