Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Para pimpinan Parpol koalisi pemerintah melontarkan pujian pada pemerintah saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu pekan lalu (25/8/2021).
Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa pujian atau sikap para pimpinan Parpol kepada pemerintah tersebut menunjukkan bahwa partai koalisi masih sangat solid.
"Dari sikap atau reaksi para pimpinan Parpol, dapat dinilai bahwa koalisi partai pemerintah masih sangat solid hingga saat ini," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Senin, (30/8/2021).
Soliditas koalisi tersebut kata dia, tidak terlepas dari peran sentral Jokowi.
Presiden mampu menjaga soliditas, terlebih dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi yang sama sekali tidak menimbulkan gejolak atau kegaduhan.
Baca juga: Bila PAN Merapat jadi Partai Koalisi, Reshuffle Kabinet Dinilai Bisa Saja Terjadi Tahun Ini
Baca juga: Menkes: Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Ditingkatkan, Rata-rata 2,3 Juta Suntikan Sehari
Baca juga: Tren Perbaikan Covid-19, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap Berhati-hati
Menurutnya soliditas koalisi partai tersebut sangat penting untuk memuluskan berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Mulai dari penanganan Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pencantuman Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) lewat Amandemn UUD 1945, dan juga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
"Untuk memperkuat posisi politik pemerintah agar berbagai kebijakan strategis tersebut bisa mulus, Nah kalau lihat peta koalisi sekarang dengan hadirnya PAN mengindikasikan koalisi semakin kuat," katanya.
Dalam penanganan Pandemi Covid-19 misalnya, kata Karyono tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah butuh dukungan politik yang kuat. Presiden berulang kali menyerukan agar masyarakat bahu membahu, bergotong royong dan bersatu dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
Oleh karenanya dukungan Partai Politik yang memiliki basis massa sangat diperlukan.
Baca juga: Jokowi: Wilayah yang Terapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali Turun dari 51 Menjadi 25 Kabupaten/Kota
"Begitu juga dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang sangat bergantung dengan penanganan Pandemi. Berbagai stimulus atau kebijak untuk mengungkit ekonomi perlu dukungan Parpol," katanya.
Sementara itu terkait dengan memasukan PPHN melalui Amandemen kata Karyono jelas memerlukan dukungan Parpol melalui fraksinya di Parlemen. PPHN tersebut salah satunya berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Dengan masuknya PPHN nanti, maka kebijakan pembangunan tidak berubah atau berganti seiring bergantinya pemerintahan. Artinya rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan terus berlanjut meskipun periode kepemimpinan Jokowi berakhir.
"Jadi saya kira tidak heran Jokowi kumpulkan para pimpinan Parpol beberapa waktu lalu. Karena ada beberapa agenda strategis pemerintah yang perlu dukung politik," pungkasnya.
