Pernyataan itu diposting di situs resmi Ikhwanul Muslimin dua hari setelah Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan membekukan parlemen.
Kelompok itu mengatakan, "Sedang mengikuti perkembangan mengejutkan di Tunisia."
Baca juga: Pengadilan Israel Dituding sebagai Alat Politik' untuk Rebut Tanah Palestina
"Demokrasi harus dihormati pada saat kritis ini, keuntungan rakyat Tunisia harus dipertahankan dan pilihan bebas rakyat Tunisia harus ditempatkan di atas prioritas," tutur Ikhwanul Muslimin.
Baca juga: Kejinya Tentara Israel, Pria Palestina Pulang Kerja Ditembak Mati
"Kami mengimbau rakyat Tunisia, kekuatan politik dan sosial, termasuk presiden, parlemen dan pemerintah untuk memulai dialog serius," ungkap pernyataan Ikhwanul Muslimin.
Baca juga: Turki Ogah Jadi Penjaga Perbatasan atau Kamp Pengungsi Uni Eropa
Ikhwanul Muslimin menekankan, "Dialog serius akan mencegah negara tergelincir ke dalam lereng licin kekerasan, kehancuran dan malapetaka yang tidak dapat diterima."
Pada Minggu, Saied membubarkan pemerintahan, membekukan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif sendiri atas klaim kebuntuan politik yang menyebabkan memburuknya kondisi ekonomi di negara itu.
Langkahnya dilakukan menyusul protes terhadap kondisi ekonomi yang memburuk dan kesalahan penanganan krisis virus corona oleh pemerintah.
Sebagian besar blok parlemen mengutuk langkah Saied sebagai kudeta, menyebutnya inkonstitusional.
Hanya satu blok, yang memiliki 15 kursi dari 217 kursi yang terdiri dari sisa-sisa rezim lama, yang mendukung Saied.
