"Karena kalau guru maju terus dengan ilmu-ilmu berikutnya sementara yang dasar tidak dikuasai maka anak akan kesulitan mendalami ilmu yang selanjutnya," katanya, Kamis (20/5/2021).
Baca juga: Setahun Pembelajaran Jarak Jauh, Siswa Sudah Bosan dan Depresi
Doni menuturkan, langkah penyelamatan hak belajar yang dilakukan pemerintah bagi peserta didik sudah cukup baik. Tetapi sayangnya langkah ini lebih kepada sistem yang berupa penyederhanaan atau pembuatan kurikulum khusus dimasa pandemi. Padahal yang dibutuhkan adalah intervensi langsung dan analisis kebutuhan.
Misalkan di daerah di NTT yang tidak ada akses listrik dan akses internet, bagaimana pemerintah pusat dan pemda mengintervensi langsung proses pembelajaran disana. "Hal lain adalah bagaimana pemerintah memberikan sumber-sumber daya, materi-materi bagi guru agar mereka tetap dapat memberikan pelajaran yang baik selama daring," paparnya.
Diakui dia, pandemi ini mempengaruhi bonus demografi. Karena, menurut analisanya bahwa bonus demografi akan diperoleh Indonesia dimulai dari anak-anak yang nanti tahun 2025 itu masuk pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Pada saat ini seharusnya pemerintah membuat investasi yang tinggi terhadap anak-anak yang nanti pada tahun 2035 akan menjadi bonus demografi. Jika anak-anak itu tidak mendapat landasan keilmuan yang kuat apalagi di masa pandemi ini maka mereka akan tertinggal.
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Tangerang Tunggu Keputusan Pusat
Jadi, bonus demografi tidak akan tercapai karena pada saat itu mereka tidak kompeten. "Bonus demografi asumsinya bahwa anak-anak itu kompeten dan mandiri sehingga biss menghasilkan revenue/ kapital bagi bangsa dan dia tidak menjadi beban, justru dia akan menghidupi orang tua mereka dan ini akan diperoleh ketika anak itu mulai dari TK nanti 2025 jadi ini harus benar-benar diperhatikan," ungkapnya.
Bonus demografi tidak akan tercapai jika tida ada bekal yang mumpuni di pendidikan dasar. Justru hal itu akan menjadi beban demografi kalau anak-anak yang TK tahun 2025 lalu mereka kerja sampai 2035 itu nanti jadi angkatan kerja itu tidak menjadi tenaga yang kompeten. "Jadi investasinya sekarang ini karena anak yang lahir saat ini kemudian yang dari TK tahun ini tahun depan itu harus segera diintervensi terutama dengan pemberian ilmu dasar yang tidak dapat diperoleh ketika suasana masi daring," tegasnya.
Dia menyarankan untuk mengatasi loss learning yaitu pemerintah daerah harus memetakan bagaimana assesment anak-anak yang ada di daerahnya. Jadi pemda punya tanggungjawab untuk memeriksa anak-anak di daerahnya mana saja yang sama sekali tidak bisa punya akses belajar.
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Digelar 12 Juli, Ini Persiapan Pemkot Tangerang Selatan
Karena banyak anak-anak yang tidak dapat mengakses belajar selama pandemi. Jadi mereka tidak belajar karena gurunya juga tidak bisa mengajar karena tidak ada sarana dan prasarana, muridnya tidak dapat belajar karena tidak ada gawai.
"Maka assesment untuk mengecek sejauh mana anak-anak itu belajar dan memperoleh pembelajaran dan mana yang tidak itu harus segera diperoleh, dan ketika tahu anak-anak yang tidak belajar itu berapa dan dimana maka pemda dan pempus harus segera melakukan intervensi secara langsung terhadap anak-anak ini, entah dengan mengadakan pertemuan tatap muka secara terbatas tetapi anak-anak ini harus diintervensi sehingga basic keilmuannya mereka peroleh," paparnya.
Menurutnya, penyederhanaan kurikulum dan pembuatan kurikulum tidak menjamin bahwa praktek di lapangannya berjalan dengan baik. Maka harus ada assesment kemudian guru didampingi untuk mengakses atau meningkatkan kualitas pengajaran sehingga anak-anak sungguh-sungguh belajar. "Jangan sampai sekarang sudah setahun ini ada anak yang sama sekali tidak belajar," pungkasnya.
