TRIBUNNEWS.COM - Polemik Partai Demokrat makin memanas setiap harinya.
Puncaknya, saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai menghasilkan putusan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat.
Diketahui, isu ini cukup membuat geger publik, sebab Moeldoko merupakan pejabat pemerintah di lingkaran istana.
Moeldoko juga bukan kader Partai Demokrat.
Baca juga: Gejolak di Demokrat Makin Panas, AHY Dilaporkan ke Bareskrim, KLB Digugat ke Pengadilan
Baca juga: Jokowi Masih Diam Soal Kisruh di Partai Demokrat, Posisi Moeldoko Disebut Mempersulit Presiden
Menanggapi isu partainya, Politikus Demokrat, Rachland Nashidik menyebut jalan terbaik bagi Moeldoko yakni mundur dari posisi Ketum Demokrat versi KLB.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter, @RachlandNashidik, Jumat (12/3/2021).
"Jalan terbaik bagi @GeneralMoeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB Ilegal," tulis Rachland.
Menurutnya, dengan jalan itu, Moeldoko dapat melepaskan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah dari protes publik.
"Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik," lanjutnya.
Baca juga: Demokrat Versi KLB Tegaskan Tak Pernah Ajak Gatot Nurmantyo untuk Kudeta,Jangan asal Bunyi
Baca juga: Satgas: Jika Langgar Prokes Maka Acara Partai Demokrat Beberapa Hari Terkahir Dapat Dijatuhi Sanksi
Kata Rachland, mundurnya Moeldoko dari Ketum Demokrat versi KLB, akan menjadi alasan Jokowi mempertimbangkannya untuk tetap di lingkungan istana.
