TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa usulan pembentukan Pansus Jiwasraya yang diusulkan Fraksinya hingga kini belum ada tindaklanjut sama sekali.
Padahal Ketua DPR Puan Maharani, sempat menyinggung kasus Jiwasraya pada pembukaan masa sidang IV, Senin kemarin.
"Jangan dighosting lah rakyat ini. (Pembentukan) Pansus Jiwasraya, kan sudah ketetapan lintas fraksi, mengapa tidak juga dibentuk? Sudah 404 hari, loh. Setahun lebih (rakyat) dibuai tanpa kepastian pembentukan," kata Mardani dalam akun twitternya, @mardanialisera, Jumat, (12/3/2021).
Baca juga: Jangan Samakan Kasus BPJS Ketenagakerjaan dengan Jiwasraya dan Asabri
Penyelesaian kasus Jiwasraya saat ini kata Mardani sangat miris.
Bagaimana tidak, ketika sedang diterpa skandal kemudian didesak pembentukan Pansus, Pemerintah justru mengucurkan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun kepada BUMN tersebut.
PMD diberikan secara bertahap yang bersumber dari APBN.
"Uang rakyat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tapi justru digunakan untuk mengganti uang yang hilang akibat dicuri mereka-mereka yang melakukan korupsi. Terlebih saat ini banyak bantuan untuk rakyat yan dihentikan dan negara mesti menanggung beban jiwasraya," katanya.
Baca juga: Dua Terpidana Kasus Jiwasraya Heru - Benny Tjokro Juga Dijerat TPPU dalam Kasus Korupsi Asabri
Mardani mengingatkan agar upaya pembangunan ekonomi dan investasi sekarang ini tidak mengorbankan upaya pemberantasan korupsi.
Menurut dia kepentingan ekonomi mesti punya platform anti korupsi.
"Sehingga berbagai masalah kejahatan finansial, praktek pengelolaan aset publik , dan lain lain bisa dibuat lebih transparan. Semata agar kita tak melihat lagi persoalan seperti Asabri dan korupsi Jiwasraya di kemudian hari yang merupakan cermin buruknya pengelolaan investasi kita," katanya.
Baca juga: Rapat dengan Menkeu, Legislator PKS Tekankan Insentif Pajak Harus Tepat Sasaran
Fraksi PKS kata Mardani akan terus mendesak keberadaan Pansus Jiwasraya untuk menguak kasus secara adil.
Semangat usulan membentuk Pansus tersebut baik agar kasus tersebut jelas, transparan dan dapat diselesaikan lebih cepat.
" Harus ada penanganan yang lebih serius agar tidak merugikan masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan. Jika tidak, jelas bisa memengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional," pungkasnya.
