PAN-Demokrat Berhasrat Masuk Kabinet, Pengamat: Silakan Saja, Oposisi Cukup Rakyat

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet muncul setelah dua kursi menteri kosong. Dua kursi itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.

Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan lowong setelah Edhy Prabowo menjadi tersangka dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Sementara kursi Menteri Sosial ditinggalkan Juliari Batubara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bansos Covid-19. Keduanya kini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing berpendapat pemerintah boleh merangkul semua partai politik untuk masuk kabinet.

Baca Juga:

"Saya kira kalau memang PAN ingin bagian dari koalisi pemerintah, saya kira tidak ada salahnya presiden memberikan jabatan menteri kepada kader PAN minimal satu kursi," ujar Emrus kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).

(Baca: Momentum Reshuffle Kabinet Jokowi)

Begitu juga dengan Partai Demokrat. "Katakanlah Demokrat, enggak apa-apa dirangkul aja, beri saja itu misalnya katakanlah kursi menteri tertentu tentu menggantikan menteri-menteri yang tidak produktif," ujar pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini.

Selain itu, salah satu partai yang masih berada di luar pemerintah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Kenapa tidak juga, diberikan juga jabatan menteri kepada PKS kalau mereka mau," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)