TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari mengimbau agar libur panjang pada akhir tahun 2020 ditiadakan.
Lucy beralasan bahwa libur panjang yang terjadi di akhir Oktober terbukti menambah jumlah kasus positif Covid-19.
"Libur panjang akhir tahun yang direncanakan pemerintah sebaiknya ditiadakan. Sebab, libur panjang baru-baru ini terbukti menambah deret panjang yang terpapar Covid-19," ujar Lucy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (17/11/2020).
Baca juga: Dirjen WHO Sebut Vaksin Saja tak Cukup Menghentikan Pendemi Covid-19
Lucy memahami pemerintah dihadapkan pada pilihan menekankan kesehatan atau ekonomi, dimana pemerintah berpikir keduanya tetap harus berjalan.
Belum lagi resesi yang menghantam Indonesia, kata dia, membuat pemerintah mau tak mau berusaha menghidupkan ekonomi, satu di antaranya dengan merencanakan libur panjang.
"Melalui libur panjang, pemerintah berharap ekonomi di penjuru Indonesia akan bergeliat. Ini akan mempercepatnya pulihnya resesi. Asumsi itu tentu ada benarnya. Hanya saja kebijakan libur panjang itu diperlukan prasyarat agar pandemi Covid-19 dapat diminimalkan," kata dia.
Baca juga: Kemlu RI: Per 17 November Total 1.914 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 394 Masih Dirawat
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tersebut menegaskan prasyarat yang diperlukan dalam menerapkan libur panjang adalah dengan berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan atau 3M.
"Kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Masalahnya sebagian dari kita tidak disiplin melaksanakan 3M. Hal itu dapat kita lihat keseharian di tengah masyarakat yang abai melaksanakan protokol kesehatan," jelas Lucy.
"Jadi asumsi kesehatan dan ekonomi untuk jalan bersama sulit diterapkan bila masyarakat belum disiplin melaksanakan 3M. Dalam kondisi demikian, mau tidak mau pemerintah harus fokus pada aspek kesehatan. Konsekuensinya, libur panjang sebaiknya ditiadakan," tandasnya.
