TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer Tiongkok berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudera Hindia, termasuk di Indonesia.
Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta meminta informasi tersebut jangan ditelan mentah-mentah. Sukamta menilai perlu ada kajian mendalam terkait informasi itu.
"Tentu kita tidak bisa menerima info tersebut mentah-mentah karena boleh jadi itu bagian dari pertarungan perebutan pengaruh antarnegara besar. Yang penting info tersebut perlu menjadi masukan bagi kita dan harus dikaji secara mendalam," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Sabtu (5/9/2020).
Meski saat ini belum direalisasikan, Sukamta melihat setidaknya sudah ada kemauan atau niat dari Tiongkok terkait rencana pembangunan fasilitas militer tersebut.
Baca: Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Pangkalan Militer Negara Mana pun Termasuk China
Oleh karenanya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta informasi yang ada ditindaklanjuti dan diwaspadai oleh pemerintah.
"Info tersebut paling tidak memberi kita peringatan akan adanya agenda dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut, terutama Indonesia. Ini yang harus diwaspadai," kata dia.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini juga menambahkan bahwa semua pihak harus menjaga agar politik luar negeri Indonesia terjaga bebas aktif.
Dalam hal ini, kata Sukamta, pihaknya mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang sangat tegas.
Ke depan, Sukamta meminta pemerintah terus konsisten agar tidak condong terhadap tarikan negara-negara besar.
"Supaya bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, maka pemerintah RI harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berhutang budi terhadap Tiongkok. Kalau hutang budi terlalu banyak pasti akan sulit menghadapi tekanan bila saatnya mereka menagih kepada Indonesia," tandasnya.
