loading...
RSKI Pulau Galang memiliki 360 ruang rawat dengan 240 ruangan untuk orang dalam pemantauan (ODP), 100 ruangan untuk pasien dalam pemantauan (PDP) dan 20 ruangan isolasi bertekanan negatif. Saat ini, kondisi rumah sakit tersebut masih longgar untuk menampung pasien.
Hingga 30 Juni kemarin, tercatat hanya 53 pasien yang dirawat di sana. Presiden Jokowi juga telah meminta rumah sakit khusus tersebut dapat dioptimalkan untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang membutuhkan penanganan. (Baca juga:RSUD dr Soetomo Surabaya Overload Pasien Covid-19)
Baca Juga:
Menteri Koodinator PMK, Muhadjir Effendy menyatakan, nantinya RSKI dimanfaatkan dari berbagai daerah yang dengan kategori zona merah sampai hitam seperti Surabaya dengan catatan kondisi rumah sakit tidak ada perbaikan dalam sistem rujukan pasien Covid-19. "Kita akan pertimbangkan bersama-sama, ini untuk mengurangi beban RS yang ada di Surabaya khususnya di RSUD dr Soetomo. Untuk pasien yang ringan atau sedang akan dikirim ke Pulau Galang dengan transportasi yang sudah disiapkan TNI AU," ujar Muhadjir, Kamis (2/7/2020).
Kebijakan itu keluar dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pemanfaatan RSKI Pulau Galang yang digelar melalui telekonferensi, pada Selasa 30 Juni 2020 malam. Muhadjir selaku Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menekankan, pemanfaatan RSKI Pulau Galang nantinya tidak tertutup untuk pasien dari Surabaya saja. Pasien lain pun bisa memanfaatkannya seperti pasien yang pulang dari luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pasien dari Provinsi Kepri. "Karena memang arahan Presiden tidak harus Surabaya, sebetulnya. Tapi bisa saja dari luar. Terutama dari PMI, juga pasien dari Provinsi Kepri," ucapnya. (Baca juga: KRL Commuter Line Rawan Persebaran COVID-19, Begini Jawaban PT KCI)
Sebagai tindak lanjut, Menko Muhadjir meminta kepada Panglima TNI untuk berkoordinasi dengan Pangkogabwilhan II dan Kepala Gugus Tugas terkait teknis dan skenario pemanfaatan RSKI Pulau Galang untuk pasien dari Surabaya. Kemudian, Muhadjir juga meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Pemprov Kepri untuk merancang skenario dan kebijakan apabila ada pasien Covid-19 yang akan dirawat di RSKI Pulau Galang.
Dalam rapat tersebut dibahas pula percepatan produksi PCR kit oleh PT. Bio Farma. Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir, kemampuan produksi PCR kit oleh PT. Bio Farma sudah mencapai 50.000 per minggu atau 200.000 per bulan. Untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia sendiri, Menkes mengatakan diperlukan minimal sebanyak satu juta kit. Pemerintah juga telah menyerahkan bekas laboratorium vaksin flu burung untum mengoptimalkan produksi PCR kit dari dalam negeri.
Dirut Bio Farma mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat rancangan untuk pemanfaatan bekas laboratorium flu burung agar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produksi PCR kit. Sehingga, dia berharap pada Agustus mendatang produksi dari PCR kit bisa mencapai satu juta kit. (Baca juga: Di Bawah Persentase Global, Angka Kesembuhan COVID-19 Nasional 43,2%)
Menko PMK mendukung penuh produksi PCR kit dari dalam negeri. Menurutnya, pemerintah sangat berkepentingan untuk memproteksi produk dalam negeri dan bisa diserap di pasar sendiri. "Intinya kita punya semangat untuk memberikan proteksi produk dalam negeri. Misalnya Bio Farma bisa memproduksi dengan kapasitas maksimal, maka kita akan upayakan agar diserap di pasar. Nanti kita akan memperkecil (impor) PCR dari luar. Sehingga jangan sampai itu menimbulkan pasar tidak sempurna. Itu (PCR kit dalam negeri) tentunya lebih murah dan lebih compatible dengan pasar Indonesia," kata Muhadjir. (Rakhmat)
(cip)
