Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal wacana parliamentary threshold sebesar 7 persen yang belakangan didukung oleh Partai Golkar dan Nasdem.
Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik.
"Golkar dan Nasdem sepertinya sudah tak sabar melakukan revisi UU Pemilu. Alih-alih bekerja serius pasca pemilu 2019 lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas amanat rakyat yang diterima parpol-parpol dan pemimpin hasil Pemilu, elit-elit partai malah sudah geregetan mau bertarung lagi," kata Lusius dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (11/3/2020).
Lusius menyebut munculnya wacana soal PT 7 persen ini makin memperlihatkan kesibukan partai-partai yang sebagian waktunya sudah menuju hajatan Pemilu yang akan datang.
Baca: Hasil Liga Champions: Lolos dan Catatkan Sejarah, Josip Ilcic Sesumbar Atalanta Bukanlah Tim Kejutan
Baca: FAKTA Baru Wali Murid Aniaya Kepala Sekolah: Positif Gunakan Narkoba, Bekerja sebagai Sopir Truk
Baca: 5 Tersangka Pelecehan Siswi SMK di Bolaang Mongondow Tak Ditahan Polisi, Begini Faktanya
"Padahal belum genap setahun Pemilu 2019 berlalu. Terus kapan kerjanya, kalau lintasan waktu dijejali dengan persiapan pemilu saja. Apalagi persiapan ini semata untuk memastikan bagaimana parpol bisa memelihara peluang untuk menang pada Pemilu berikutnya," lanjutnya.
Menurutnya, wacana PT 7 persen yang disepakati Nasdem dan Golkar tak terlihat berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan penguatan demokrasi, dan kepentingan memperbaikki sistem Pemilu.
"Mereka nampak hanya fokus pada urusan peluang meraih kemenangan pada pemilu selanjutnya," tutur Lusius.
Seharusnya, dikatakan Lucius, yang paling penting bagi parpol saat ini adalah memikirkan langkah perubahan tata kelola parpol sehingga tidak lagi menjadi oligarkis, menjadi tempat demokrasi bersemayam, tempat kaderisasi calon pemimpin, tempat di mana nilai kejujuran, hingga antikorupsi bersemi..
"Pembicaraan langsung pada isu pemilu dan perubahan PT seperti mengolok-olok rakyat yang sepertinya selalu bisa dipermainkan partai. Ini seperti mempertontonkan arogansi partai yang merasa sudah besar sejak hasil pemilu lalu mendapatkan suara signifikan hingga melampaui PT 4 persen," pungkasnya.
